Isu kualitas udara Jakarta kembali menjadi perhatian nasional setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui ibukota masih masuk deretan kota dengan polusi paling parah di dunia. Pengakuan itu penting dicermati pembaca di Semarang dan Jawa Tengah, terutama bagi warga yang kerap bepergian ke Jakarta atau memantau dampak emisi lintas wilayah di Pulau Jawa.
Pramono menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis (20/8/2026). Ia menempatkan polusi udara sebagai persoalan yang belum tuntas meski Pemprov DKI terus mendorong perbaikan layanan transportasi publik. Menurutnya, langkah itu ditujukan agar masyarakat beralih ke moda massal sehingga kemacetan dan emisi kendaraan dapat ditekan.
Transportasi umum meningkat, polusi belum reda
Pemerintah provinsi mengklaim konektivitas transportasi umum di Jakarta kini mencapai sekitar 93 persen. Proporsi warga yang memakai transportasi publik secara berkelanjutan disebut sudah di atas 31 persen, naik dari kisaran 23 persen pada periode sebelumnya.
Meski angka tersebut menunjukkan pergeseran perilaku, Pramono menegaskan hasilnya belum cukup mengubah peringkat kualitas udara. Ia menyebut Jakarta sempat berada di posisi kelima dalam pantauan terkini dan tetap masuk kategori terburuk di tingkat global. Pengakuan terbuka ini menandai bahwa solusi berbasis moda angkutan saja belum memadai.
PLTU dan industri di sekeliling Jakarta disorot
Gubernur menilai sumber masalah tidak berhenti pada lalu lintas di dalam kota. Ia menunjuk aktivitas pembakaran di kawasan industri di sekeliling Jakarta sebagai faktor lain yang memperberat beban emisi. Salah satu yang disebut secara khusus adalah PLTU Suralaya, yang masih mengandalkan bahan bakar kurang ramah lingkungan.
Penyebutan Suralaya menegaskan dimensi lintas batas persoalan ini. Emisi dari fasilitas energi dan industri di wilayah sekitar dapat memengaruhi konsentrasi polutan yang terhirup warga ibu kota. Bagi pembaca di Jateng, sinyal tersebut mengingatkan bahwa tata kelola udara bersih membutuhkan kerja sama antarprovinsi dan pusat, bukan sekadar program lokal.
Koordinasi dengan pemerintah pusat digarisbawahi
Pramono menyatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sumber emisi berkontribusi tinggi dapat diatur secara bersama. Ia berharap pengaturan itu memberi ruang perbaikan yang lebih sistematis, di luar intervensi transportasi yang sudah berjalan di tingkat daerah.
Tanpa dukungan kebijakan yang menjangkau sektor kelistrikan dan industri di luar batas administrasi Jakarta, upaya menaikkan jumlah penumpang bus dan kereta dinilai sulit membawa perubahan peringkat udara secara berarti. Penegasan ini menempatkan polusi sebagai agenda lintas kewenangan.
Mengapa isu ini relevan bagi warga Semarang
Meskipun peristiwa berpusat di DKI, pantauan kualitas udara Jakarta sering menjadi rujukan perbandingan bagi kota-kota besar lain di Jawa, termasuk Semarang. Warga yang bekerja, berkuliah, atau berobat ke ibu kota juga berhadapan langsung dengan risiko polusi saat musim kemarau dan puncak aktivitas.
- Peningkatan moda publik di Jakarta belum otomatis menuntaskan polusi.
- Faktor industri dan PLTU di sekitar ibu kota ikut disorot gubernur.
- Koordinasi pusat-daerah disebut kunci penataan emisi lintas wilayah.
Dengan posisi Jakarta yang masih buruk di skala dunia, tekanan publik terhadap perbaikan baku mutu udara diperkirakan terus menguat. Langkah konkret pasca-koordinasi dengan pusat akan menjadi penentu apakah pengakuan Pramono berlanjut menjadi kebijakan yang terasa di lapangan.
Sementara itu, daerah-daerah di Jawa Tengah dapat menjadikan diskusi ini sebagai pengingat untuk memperkuat pemantauan udara, penataan transportasi, dan pengawasan industri agar tidak mengulang pola masalah serupa di kawasan metropolitan lain.
Sumber: Republika.