Pemerintah menghadapi skenario fiskal yang semakin berat terkait subsidi energi APBN. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menilai ketegangan geopolitik dunia berpotensi mengerek harga energi global sehingga beban kompensasi dan subsidi di dalam negeri ikut naik tajam.
Saat ini, alokasi kompensasi dan subsidi energi sudah berada di kisaran Rp400 triliun setiap tahun. Jika rantai pasok energi terganggu lebih dalam, tambahan beban diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan bisa menembus Rp700 triliun.
Pemicu geopolitik dan dampak ke harga energi
Pernyataan tersebut disampaikan Yuliot dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Ia menyinggung ketegangan yang masih berlangsung, antara lain dinamika Amerika Serikat–Iran serta konflik Ukraina–Rusia, yang belum menunjukkan tanda mereda.
Gangguan di pasar energi internasional tidak hanya memengaruhi harga bahan bakar. Biaya produksi industri ikut terdorong naik, dan tekanan inflasi berpeluang merambat ke sejumlah komoditas. Bagi rumah tangga dan pelaku usaha di daerah, termasuk Jawa Tengah dan Semarang, gejolak harga BBM, listrik, serta LPG menjadi isu yang paling terasa di tingkat konsumen.
Posisi APBN dan ruang fiskal yang menyempit
Lonjakan kompensasi dan subsidi energi langsung menekan ruang gerak anggaran negara. Semakin besar porsi belanja untuk menahan harga energi, semakin terbatas ruang untuk belanja pembangunan, infrastruktur, dan program sosial lain. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan defisit dan prioritas belanja.
Pemerintah selama ini menanggung selisih harga melalui skema subsidi dan kompensasi agar tarif di tingkat pengguna tidak melonjak ekstrem. Namun, bila harga acuan global terus tinggi dalam waktu lama, skema tersebut akan semakin mahal dan sulit ditopang tanpa penyesuaian kebijakan lain.
Antisipasi lewat energi baru dan terbarukan
Yuliot menekankan pentingnya mengantisipasi tekanan ini dengan memperkuat ketersediaan energi baru dan terbarukan. Tanpa langkah itu, konsekuensi fiskalnya jelas: kenaikan kompensasi dan subsidi dari basis sekitar Rp400 triliun dapat bertambah sekitar Rp300 triliun.
Percepatan bauran EBT dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan menahan volatilitas harga jangka menengah. Investasi pembangkit terbarukan, efisiensi konsumsi, serta diversifikasi pasokan menjadi bagian dari strategi agar beban APBN tidak terus membengkak setiap kali pasar global bergejolak.
Implikasi bagi konsumen dan daerah
Bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah, isu ini relevan karena harga BBM, LPG, dan tarif listrik memengaruhi biaya transportasi, usaha mikro, serta daya beli. Tekanan inflasi dari sisi energi biasanya merambat ke harga pangan dan jasa, sehingga stabilitas pasokan dan kebijakan harga di tingkat nasional tetap krusial bagi perekonomian daerah.
- Beban subsidi dan kompensasi saat ini sekitar Rp400 triliun per tahun
- Potensi tambahan akibat gejolak geopolitik sekitar Rp300 triliun
- Total skenario terburuk dapat mendekati Rp700 triliun
- Sektor terdampak mencakup BBM, listrik, dan LPG
Ke depan, koordinasi antara kebijakan energi, fiskal, dan pengendalian inflasi akan menentukan seberapa besar tekanan ini dapat diredam. Transisi ke sumber energi yang lebih mandiri dan terbarukan bukan lagi wacana jangka panjang semata, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan APBN di tengah ketidakpastian global.
Pemantauan harga energi dunia, kesiapan stok dalam negeri, serta komunikasi kebijakan yang jelas kepada publik tetap diperlukan agar ekspektasi inflasi tidak melonjak berlebihan. Dengan pengelolaan yang prudent, risiko fiskal dari subsidi energi masih dapat dikendalikan meski tantangan geopolitik belum usai.
Sumber: Sindo News.