Ancaman Foreign Information Manipulation and Interference atau FIMI kian nyata di ruang digital Indonesia. Di tengah polarisasi politik dan literasi digital yang masih timpang, peran humas atau public relations disebut sebagai benteng awal untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak mudah digoyang narasi terkoordinasi dari luar maupun dalam negeri. Isu ini relevan bagi pembaca di Semarang dan Jawa Tengah yang sehari-hari terpapar arus berita media sosial.
Pembahasan tersebut diangkat Abdul Ghofur, Pranata Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekaligus praktisi strategis pertahanan di Universitas Pertahanan RI. Ia menempatkan komunikasi publik yang jernih dan cepat sebagai instrumen strategis, bukan sekadar pelengkap kehumasan formal.
Medan informasi terpisah dari kerusuhan jalanan
Ghofur menyinggung rentetan peristiwa yang memperlihatkan betapa ruang informasi bisa menjadi medan tempur tersendiri. Pada Kamis malam 27 Agustus 2026, aksi damai di depan Gedung DPR RI berubah ricuh setelah matahari terbenam. Massa membakar gerbang parlemen, menguasai Flyover Slipi, dan membawa kericuhan hingga Pejompongan. Satu warga sipil, Bambang Setiyawan, meninggal dunia. Ratusan orang diamankan, termasuk sekitar 160 anak di bawah umur.
Setahun sebelumnya, kerusuhan Agustus 2025 yang dipicu kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan juga diiringi gelombang informasi yang sangat riuh. Analisis menyebut adanya jaringan akun asing dan domestik yang bergerak terkoordinasi, dengan framing seolah demonstrasi bukan gerakan organik. Di sisi lain, riset Amnesty International menemukan kampanye tuduhan “antek asing” terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil turut melibatkan ratusan akun serempak, berujung stigmatisasi hingga serangan fisik. Terlepas dari siapa aktornya, pola itu menegaskan: perang narasi berjalan paralel dengan ketegangan di lapangan.
Apa itu FIMI dan mengapa Indonesia rentan
Istilah FIMI diperkenalkan secara resmi Uni Eropa pada 2021, awalnya terkait kampanye disinformasi Rusia terhadap negara-negara Eropa Timur sekitar 2014–2015. Secara ringkas, FIMI merujuk pada aktivitas manipulatif terkoordinasi oleh negara asing atau aktor terafiliasi, yang bertujuan mendistorsi lingkungan informasi serta melemahkan kepercayaan, proses demokrasi, atau keamanan.
Dalam konteks Indonesia, sejumlah survei menempatkan negeri ini sebagai wilayah yang rentan. Penyebab utamanya antara lain rendahnya literasi digital dan tingginya polarisasi politik. Kondisi itu memudahkan narasi palsu atau setengah benar menyebar cepat sebelum klarifikasi resmi sampai ke publik, termasuk di kota-kota besar seperti Semarang yang padat pengguna media sosial.
Public relations sebagai pertahanan pertama
Menurut Ghofur, public relations bukan sekadar pencitraan. Dalam kerangka hadapi FIMI, PR berperan membangun saluran informasi tepercaya, merespons cepat isu menyesatkan, dan menjaga kredibilitas lembaga di mata warga. Ketika institusi terlambat bicara atau berbahasa kaku, ruang kosong itu sering diisi spekulasi dan akun-akun terkoordinasi.
Strategi humas yang matang mencakup pemantauan isu, penyusunan narasi berbasis fakta, kolaborasi lintas instansi, serta edukasi publik agar masyarakat mampu memilah sumber. Pendekatan ini bersifat defensif dan preventif: mengurangi daya ledak disinformasi sebelum berubah menjadi ketegangan sosial.
- Memperkuat literasi digital di tingkat komunitas dan sekolah
- Menyiapkan juru bicara yang responsif dan mudah dipahami
- Menjaga transparansi data resmi agar tidak mudah dipelintir
- Menghindari stigma massal yang justru memperparah polarisasi
Implikasi bagi lembaga dan publik di daerah
Bagi pemerintah daerah, kampus, dan organisasi di Jawa Tengah, pelajaran dari paparan tersebut cukup jelas. Ancaman manipulasi informasi tidak selalu berwujud serangan siber teknis; sering kali berbentuk framing, tagar massal, atau fitnah terorganisasi yang menargetkan kepercayaan. Humas daerah perlu terhubung dengan kanal verifikasi nasional agar klarifikasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Publik juga punya peran. Kebiasaan memeriksa sumber, tidak langsung menyebarkan konten provokatif, serta memberi ruang pada klarifikasi resmi membantu mempersempit celah FIMI. Di Semarang, arus informasi lokal sering bercampur isu nasional; karena itu kewaspadaan ganda tetap diperlukan tanpa menekan hak berpendapat yang sah.
Pada akhirnya, FIMI menuntut respons yang proporsional: tegas terhadap manipulasi terkoordinasi, tetapi tetap melindungi kebebasan sipil. Public relations yang profesional, terbuka, dan berbasis bukti menjadi salah satu alat paling realistis di garis depan. Tanpa itu, setiap krisis di jalanan berisiko diperpanjang oleh krisis kepercayaan di layar gawai.
Sumber: Sindo News.