Proses penataan formatur PBNU baru memasuki tahap krusial setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Ketua panitia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, tim formatur mendapat jatah waktu satu bulan untuk merampungkan susunan kepengurusan Pengurus Besar NU masa khidmah 2026–2031. Keputusan final tetap berada di tangan Ketua Umum terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bersama Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Bagi warga nahdliyin di Semarang dan Jawa Tengah, kejelasan tenggat ini menjadi acuan mengikuti perkembangan struktural organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Pernyataan Gus Ipul di kawasan parlemen
Gus Ipul menyampaikan penjelasan tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa penyusunan pengurus tidak dibiarkan berlarut-larut. “Dikasih waktu 1 bulan. Dikasih 1 bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan,” ujarnya ringkas.
Meski panitia muktamar memfasilitasi pembentukan tim, Gus Ipul secara eksplisit menyerahkan kewenangan penentuan nama-nama pengurus sepenuhnya kepada dua pimpinan tertinggi PBNU periode mendatang. Pendekatan ini dinilai menjaga kemandirian kepemimpinan baru tanpa campur tangan teknis panitia di luar mandat formatur.
Peran Ketua Umum dan Rais Aam dalam penentuan akhir
KH Abdul Hakim Mahfudz yang akrab disapa Gus Kikin memegang kendali sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031. Di sisi syuriyah, Rais Aam KH Miftachul Akhyar menjadi rujukan utama. Kombinasi keduanya menjadi penentu daftar lengkap pengurus harian, lembaga, dan banom yang akan dilantik setelah formatur menyelesaikan draf.
Model pelimpahan wewenang seperti ini lazim dalam tradisi NU agar struktur organisasi mencerminkan visi kepemimpinan terpilih, bukan sekadar kompromi panitia. Waktu sebulan memberi ruang konsultasi internal, penjaringan usulan wilayah, serta penyelarasan dengan kebutuhan program lima tahun ke depan.
Arti tenggat sebulan bagi konsolidasi organisasi
Batas satu bulan menuntut kerja cepat namun tertib. Tim formatur perlu memetakan kebutuhan bidang dakwah, pendidikan, ekonomi umat, hingga hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah. Keterlambatan penyusunan berisiko menunda operasional program di tingkat cabang dan ranting, termasuk di kawasan Semarang Raya yang memiliki basis warga NU cukup padat.
Dengan jadwal yang ketat, komunikasi antara formatur, Gus Kikin, dan Rais Aam menjadi penentu kelancaran. Transparansi proses juga diharapkan meredam spekulasi nama yang kerap beredar di media sosial pascamuktamar.
- Penyusunan draf kepengurusan dalam 30 hari
- Keputusan akhir di tangan Ketua Umum dan Rais Aam
- Fokus pada masa khidmah 2026–2031
- Mandat panitia muktamar terbatas pada fasilitasi formatur
Dampak pantauan warga NU Jawa Tengah dan Semarang
Meskipun pengumuman resmi berlangsung di Jakarta, getaran keputusan ini terasa hingga basis NU di Jawa Tengah. Pengurus cabang dan anak cabang di Semarang biasanya menunggu kepastian struktur pusat sebelum menyesuaikan program kerja lokal, mulai dari pengajian, layanan pendidikan, hingga inisiatif ekonomi pesantren.
Kepastian tenggat satu bulan memberi sinyal bahwa masa transisi tidak akan berlarut. Nahdliyin setempat dapat menyiapkan usulan atau dukungan moral tanpa harus menebak-nebak kapan pengurus lengkap diumumkan. Hal ini juga membantu media dan publik daerah memantau tahapan berikutnya secara lebih terukur.
Ke depan, publikasi susunan resmi PBNU 2026–2031 akan menjadi rujukan utama bagi seluruh tingkatan kepengurusan. Hingga saat itu, pernyataan Gus Ipul tentang batas waktu formatur tetap menjadi tonggak informasi yang sahih terkait tata kelola pascamuktamar.
Sumber: Sindo News.