Kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027 menjadi sorotan publik, termasuk di kawasan Jateng dan Semarang yang mengikuti arah kebijakan fiskal nasional. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat sebagai landasan perencanaan anggaran tahun tersebut.
Rapat kerja digelar di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 2 September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dukungan solid antara pemerintah dan parlemen memperkuat komitmen kebijakan fiskal agar lebih efektif mendorong akselerasi pertumbuhan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Indikator utama yang disepakati bersama
Selain pertumbuhan dan kurs, kesepakatan mencakup tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Rangkaian angka ini menjadi acuan penyusunan RAPBN 2027 agar belanja negara, penerimaan, dan pembiayaan selaras dengan kondisi makro yang diproyeksikan.
Menurut keterangan dalam forum tersebut, arah kebijakan 2027 diarahkan pada efektivitas fiskal. Artinya, setiap pos anggaran diharapkan menopang ekspansi ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas harga dan daya beli. Bagi pelaku usaha di daerah, kejelasan asumsi makro biasanya membantu perencanaan investasi dan ekspor-impor.
Sasaran kemiskinan dan ketenagakerjaan
Pemerintah dan DPR juga menyepakati sasaran pembangunan sosial. Tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 6–6,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem di kisaran 0–0,5 persen, dengan target dalam Nota Keuangan sebesar 0 persen. Angka-angka ini menandai ambisi penurunan kesenjangan yang tetap diukur secara bertahap.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka dipatok 4,30–4,87 persen. Penciptaan lapangan kerja baru diestimasi 2,57 juta hingga 3,49 juta orang, disertai target proporsi kerja formal 40,81 persen. Perluasan kerja formal relevan bagi kota-kota industri dan jasa di Jawa Tengah, termasuk kawasan Semarang raya, meski realisasinya bergantung pada investasi dan iklim usaha setempat.
Indeks kesejahteraan dan sektor pertanian
Sejumlah indikator kesejahteraan dimasukkan ke dalam sasaran 2027. Indeks Modal Manusia ditetapkan 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038, serta Rasio Gini pada rentang 0,360–0,365. Nilai Tukar Petani ditargetkan 126–128 dan Nilai Tukar Nelayan 106–110.
Indikator petani dan nelayan penting karena sebagian rantai pasok pangan nasional bertumpu pada produksi daerah. Stabilitas NTP dan NTN, bila tercapai, berpotensi menjaga pasokan dan pendapatan di sentra agrikultur, yang pada gilirannya memengaruhi harga pangan di pasar kota seperti Semarang.
Implikasi perencanaan daerah dan langkah berikutnya
Dengan asumsi makro yang sudah disepakati, tahap selanjutnya adalah penjabaran rinci belanja, penerimaan, serta program prioritas dalam dokumen anggaran. Pemerintah daerah biasanya menyesuaikan APBD dan proyek strategis dengan sinyal fiskal pusat, terutama terkait infrastruktur, padat karya, dan perlindungan sosial.
Publik di Semarang dan Jawa Tengah dapat menjadikan kesepakatan ini sebagai rujukan untuk memantau konsistensi kebijakan: apakah pertumbuhan 6 persen diiringi perluasan kerja formal, pengendalian inflasi, serta perbaikan indikator kemiskinan sesuai rentang yang ditetapkan. Transparansi realisasi nantinya akan menentukan kredibilitas target tersebut.
Secara keseluruhan, kesepakatan Komisi XI DPR RI dan pemerintah menandai titik awal penyusunan RAPBN 2027 yang lebih terukur. Keberhasilan masih bergantung pada pelaksanaan program, kondisi global, serta koordinasi pusat-daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Sumber: Sindo News.