Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menempatkan kepentingan bangsa di atas sentimen sesaat. Pesan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, usai rangkaian Jalan Sehat KAHMI di Lapangan Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, pada Minggu, 23 Agustus 2026. Bagi pembaca di Semarang dan Jawa Tengah, imbauan tersebut relevan karena jaringan KAHMI tersebar di banyak kampus dan kota, termasuk kawasan metropolitan Semarang.
Dalam kesempatan itu, Menkum mengingatkan bahwa semangat awal organisasi mahasiswa Islam diarahkan pada penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mendorong para kader meninggalkan kebencian dan kepentingan jangka pendek agar ruang publik tidak terus terkuras oleh polarisasi.
Pesan kebangsaan usai Jalan Sehat KAHMI
Kegiatan diskusi digelar setelah Jalan Sehat KAHMI yang berpusat di lingkungan Kementerian Hukum. Supratman Andi Agtas menekankan bahwa pendirian HMI pada dasarnya demi kepentingan bangsa dan mempertahankan NKRI. Menurutnya, alumni dan kader perlu menjaga arah itu agar tidak tergelincir menjadi saluran permusuhan antar kelompok.
Ia menilai energi generasi terdidik lebih bermanfaat bila diarahkan pada isu strategis yang menyentuh masa depan bersama, bukan hanya bereaksi terhadap isu yang sedang ramai. Pendekatan ini, kata dia, sejalan dengan peran historis organisasi kemahasiswaan yang ikut menjaga keutuhan negara.
Diskusi jangan berhenti pada kasus per kasus
Menkum secara khusus meminta KAHMI merancang forum yang lebih luas cakupannya. Ia berpandangan bangsa ini terlalu besar untuk menghabiskan waktu membahas setiap perkara hingga menimbulkan ketegangan berlarut. “Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita diskusikan sampai berdarah-darah,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pernyataan itu menjadi penanda agar ruang diskusi alumni tidak terjebak pola reaktif. Forum kebangsaan, menurut arahannya, sebaiknya mengangkat persoalan struktural, kohesi sosial, serta penguatan institusi hukum yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah seperti Jawa Tengah.
Kritik publik dan komitmen pemerintahan terbuka
Di luar ajakan kepada KAHMI, Supratman membuka diri terhadap masukan masyarakat. Ia meminta keluarga besar KAHMI, publik, dan media menyampaikan kritik terhadap kementerian yang dipimpinnya. Langkah itu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola yang bersedia dikoreksi.
Setiap hari Jumat, Menkum menyediakan forum pengaduan publik yang disiarkan secara langsung. Format siaran langsung itu dimaksudkan sebagai tanda bahwa pemerintahan ingin tetap terbuka dan terus memperbaiki diri. Mekanisme semacam ini memberi saluran formal bagi warga, termasuk dari luar Jakarta, untuk menyuarakan keluhan terkait layanan hukum tanpa harus menunggu isu memanas di media sosial.
- Forum pengaduan publik digelar rutin setiap Jumat
- Kegiatan disiarkan live sebagai wujud transparansi
- Kritik dari KAHMI, masyarakat, dan media diundang secara terbuka
Makna bagi kader dan publik di Semarang
Meski kegiatan berlangsung di ibu kota, substansi pesan Menkum menyentuh ekosistem kader HMI dan alumni di kota-kota besar Jawa Tengah. Semarang sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan daerah memiliki banyak jaringan mahasiswa serta profesional yang akrab dengan tradisi diskusi KAHMI. Ajakan menahan diri dari perdebatan berdarah-darah dapat menjadi rujukan etika publik saat menyikapi isu hukum nasional.
Dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas gesekan sesaat, ruang dialog di kampus dan komunitas alumni diharapkan lebih produktif. Publik Semarang pun dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi kementerian bila menemui persoalan layanan, alih-alih hanya memperpanjang polemik di ruang digital.
Secara keseluruhan, pernyataan Supratman Andi Agtas pada 23 Agustus 2026 menegaskan dua poros sekaligus: penguatan orientasi kebangsaan di tubuh KAHMI dan penegasan budaya kritik yang tertata melalui forum resmi. Kombinasi itu ditawarkan sebagai jalan agar diskusi publik tetap hidup, namun tidak mengerdilkan agenda besar negara.
Sumber: Sindo News.