Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa akurasi desil kemiskinan BPS dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat ditentukan oleh kebaruan data dasar, bukan sekadar perubahan rumus peringkat. Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menyampaikan hal itu dalam diskusi metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Penjelasan ini relevan bagi daerah, termasuk Semarang dan Jawa Tengah, yang mengandalkan data nasional untuk menyalurkan bantuan sosial.
Desil dihitung dari puluhan indikator, bukan hanya pengeluaran
Menurut Setia, penempatan rumah tangga ke dalam desil tidak otomatis mengikuti batas pendapatan atau pengeluaran tertentu. DTSEN mengkalkulasi lebih dari 40 variabel sosial-ekonomi. Cakupannya meliputi karakteristik rumah tangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga akses sanitasi.
“Bukan desilnya yang harus dimutakhirkan, tetapi datanya. Kondisi masyarakat harus di-update sesuai kondisi saat ini. Desil bukan diurutkan berdasarkan pengeluaran saja. Kita punya lebih dari 40 variabel. Jadi, tidak ada batas pendapatan tertentu yang otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu,” jelasnya.
Pemutakhiran berkala tiap tiga bulan
Agar peringkat desil mencerminkan kondisi riil, BPS menjalankan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Langkah itu dimaksudkan menangkap dinamika kesejahteraan yang cepat berubah, misalnya saat ada pergeseran pekerjaan, status hunian, atau akses layanan dasar.
Setia menekankan bahwa yang krusial bukan hanya metodologi ranking, melainkan data yang diurutkan harus terkini, akurat, dan mutakhir. Tanpa pembaruan rutin, hasil pemeringkatan berisiko tidak sesuai dengan situasi masyarakat di lapangan.
Kolaborasi lintas kementerian dan perlindungan data
BPS membuka peluang integrasi data dengan 18 kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi itu diharapkan memperkaya indikator sekaligus menjaga konsistensi basis data nasional. Aspek perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian agar informasi warga tidak disalahgunakan.
Masyarakat juga didorong melaporkan perubahan kondisi apabila ada. Dengan alur pelaporan dan sinkronisasi antarinstansi, pemerintah pusat maupun daerah dapat menyesuaikan sasaran program sosial lebih cepat.
Implikasi bagi program sosial di daerah seperti Semarang
Bagi kota-kota di Jawa Tengah, termasuk Semarang, keandalan DTSEN berpengaruh langsung pada ketepatan penerima bansos dan program pengentasan kemiskinan. Data desil yang dibangun dari banyak variabel membantu meminimalkan kesalahan sasaran dibanding pendekatan tunggal berbasis pendapatan.
- Pemutakhiran data tiap tiga bulan menjaga relevansi peringkat desil.
- Lebih dari 40 indikator memberi potret kesejahteraan yang lebih utuh.
- Integrasi 18 kementerian/lembaga memperkuat basis data nasional.
Dengan pendekatan tersebut, pemda dapat merujuk data yang lebih dinamis saat merancang intervensi lokal, tanpa mengabaikan standar metodologi yang ditetapkan BPS di tingkat nasional.
Ke depan, keberhasilan pengukuran kemiskinan dan penentuan desil akan bergantung pada disiplin pembaruan data serta partisipasi warga dan instansi terkait. Akurasi bukan hanya soal formula, melainkan kesegaran dan kelengkapan informasi yang masuk ke dalam DTSEN.
Sumber: Sindo News.