Rencana uji sampel DTSEN dikemukakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah muncul laporan ketidaksesuaian penetapan kelompok kesejahteraan atau desil. Ia menekankan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional harus dipastikan sebelum data itu menjadi acuan utama penyaluran bantuan pemerintah, termasuk di daerah-daerah seperti Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026. Purbaya merespons temuan yang dinilainya janggal: anaknya, Yudo Achilles Sadewa, tercatat di desil 7, sementara ada laporan tukang becak masuk desil 10 atau kategori paling sejahtera. Ia menilai pola seperti itu tidak masuk akal dan perlu dicek ulang ke lapangan.
Latar kejanggalan desil yang memicu respons Menkeu
Desil membagi rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Kesalahan penempatan berisiko membuat program perlindungan sosial meleset sasaran: yang membutuhkan bisa terlewat, sementara yang relatif mampu justru tercatat berhak. Purbaya menyebut ketepatan desil sangat krusial bagi efektivitas anggaran sosial.
Ia mengaku heran karena pemutakhiran DTSEN 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dikabarkan belum sepenuhnya selesai. “Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya,” ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan akan memeriksa lagi temuan soal anaknya di desil 7 dan tukang becak di desil 10.
Rencana uji ratusan sampel setelah pemutakhiran
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Purbaya berniat menerjunkan tim yang menguji beberapa ratus sampel data DTSEN setelah proses pemutakhiran berakhir. Langkah ini bukan sekadar klarifikasi kasus perorangan, melainkan uji akurasi sistemik agar anomali serupa tidak tersebar luas.
Apabila dari sampel tersebut ditemukan banyak keteledoran atau ketidaksesuaian signifikan, ia akan mendesak BPS mengevaluasi dan memperbaiki metodologi pendataan. Pendekatan berbasis sampel dipilih agar temuan bisa diukur, bukan hanya berdasarkan keluhan sporadis masyarakat.
Mengapa presisi data penting bagi daerah termasuk Semarang
Bagi pembaca di Semarang dan Jawa Tengah, kualitas DTSEN berpengaruh langsung pada ketepatan bansos, subsidi, dan program kemiskinan daerah. Data yang bias desil dapat mengganggu perencanaan APBD dan koordinasi pemda dengan pusat, sehingga verifikasi nasional seperti yang direncanakan Menkeu relevan dipantau warga dan aparat daerah.
Tanpa mengada-ada kasus lokal spesifik, prinsipnya tetap sama: rumah tangga miskin ekstrem harus terpetakan benar, sementara kelompok mampu tidak boleh menempati slot bantuan. Uji sampel yang dijanjikan Purbaya menjadi sinyal bahwa keluhan publik soal desil ditanggapi dengan mekanisme teknis, bukan sekadar pernyataan politik.
Langkah berikutnya dan tuntutan perbaikan metodologi
Urutan kerja yang digariskan relatif jelas: tunggu pemutakhiran DTSEN rampung, tarik ratusan sampel, bandingkan dengan kondisi riil, lalu putuskan perlu tidaknya overhaul metode BPS. Purbaya menegaskan BPS lebih ahli di ranah metodologi, namun hasil uji akan menjadi dasar desakan perbaikan jika error terbukti masif.
Publik dan pemangku kepentingan daerah dapat menunggu hasil uji tersebut sebagai penanda apakah DTSEN layak jadi tulang punggung penyaluran bantuan. Kejelasan desil juga menyangkut legitimasi kebijakan fiskal sosial di mata masyarakat luas.
Dengan komitmen uji sampel dan evaluasi metodologi bila diperlukan, pemerintah berupaya menutup celah anomali sebelum data tunggal dikunci sebagai rujukan nasional. Kewaspadaan serupa layak dijaga di tingkat kota dan kabupaten agar usulan perbaikan pusat selaras dengan kebutuhan penyaluran di lapangan.
Sumber: Sindo News.