Ancaman hoaks AI pemilu semakin nyata seiring kecanggihan kecerdasan buatan yang memudahkan produksi informasi palsu menyerupai fakta. Jelang Pemilu 2029, isu ini menjadi perhatian serius partai politik, termasuk bagi pemilih di kota-kota besar Jawa Tengah seperti Semarang yang aktif di ruang digital. Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan perlunya deteksi dini dan respons cepat agar persepsi publik tidak terdistorsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026. Mantan komisioner KPU RI itu menilai kemajuan AI mengubah wajah disinformasi: konten bohong kini lebih mudah diproduksi, dikemas profesional, dan disebar lintas platform dalam hitungan jam.
Pelajaran dari Pemilu 2024 yang Masih Relevan
Pengalaman kontestasi sebelumnya menjadi alarm. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat 2.119 hoaks hanya pada semester I 2024. Angka itu hampir menyamai total temuan sepanjang 2023 yang mencapai 2.330 hoaks. Dari data tersebut, 48,9 persen bertema politik, sementara 31,6 persen secara khusus berkaitan dengan pemilu.
Di sisi pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam evaluasi Pemilihan 2024 mencatat 397 laporan dugaan pelanggaran konten internet. Sebanyak 88 laporan atau 22,2 persen di antaranya terkait penyebaran berita bohong. Fakta ini menunjukkan ruang siber tetap menjadi medan rawan yang memengaruhi keputusan pemilih.
Monitoring Berkelanjutan dan Kanal Resmi Partai
Menurut Ferry, penanganan disinformasi tidak cukup dilakukan sporadis. Diperlukan sistem pemantauan yang berjalan terus-menerus disertai respons cepat. Partai politik, katanya, perlu memiliki kanal resmi agar masyarakat mendapat informasi pembanding berbasis fakta, termasuk layanan klarifikasi hoaks dan fast response.
“Disinformasi harus dihadapi dengan monitoring yang berkelanjutan dan respons yang cepat. Partai politik perlu memiliki kanal resmi untuk memberikan klarifikasi dan kontra narasi berbasis fakta, termasuk layanan informasi hoaks dan fast response,” ujar Ferry.
Kolaborasi Lintas Pihak Mutlak Diperlukan
Ia menekankan mekanisme internal partai saja tidak memadai. Disinformasi berkembang lintas platform dan melibatkan banyak kelompok masyarakat. Karena itu, deteksi serta verifikasi harus digarap bersama pemerintah, aparat, penyedia platform digital, dan warga.
Bagi pembaca di Semarang dan Jawa Tengah, pesan ini relevan karena penetrasi media sosial tinggi dan isu nasional cepat tersirkulasi ke level lokal. Literasi digital serta kebiasaan memeriksa sumber resmi menjadi benteng praktis sebelum sebuah narasi viral memengaruhi pilihan politik.
Langkah Antisipatif Menuju 2029
Dengan data Mafindo dan Bawaslu sebagai pijakan, usulan Perindo mengarah pada kesiapan kelembagaan partai dan ekosistem digital nasional. Kanal klarifikasi yang mudah diakses, tim pemantau yang siaga, serta kerja sama dengan platform dinilai dapat memperpendek jeda antara munculnya hoaks dan koreksi fakta.
Ferry mengingatkan bahwa tantangan jelang Pemilu 2029 berbeda skala karena AI mempercepat produksi konten menyesatkan. Tanpa deteksi dini dan kontra narasi yang konsisten, risiko distorsi persepsi publik akan semakin besar. Upaya bersama diyakini lebih efektif daripada respons reaktif belaka.
Pada akhirnya, kewaspadaan pemilih tetap menjadi kunci. Memanfaatkan kanal resmi partai, lembaga pengawas, dan komunitas antifitnah dapat membantu masyarakat memilah informasi, termasuk warga Semarang yang akan kembali menggunakan hak pilih pada kontestasi mendatang.
Sumber: Sindo News.