Pembaca di Semarang dan Jawa Tengah turut menyimak perkembangan nasional soal penghargaan negara. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menyatakan ada ratusan nama yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat tanda kehormatan Prabowo. Keterangan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026, sehari setelah ia menemui Presiden di kediaman Hambalang, Sentul.
Usulan tersebut berasal dari kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat. Fadli menegaskan daftar ini berbeda dari proses gelar pahlawan nasional yang dijadwalkan dibahas pada November, meski prosesnya sudah berjalan paralel.
Kunjungan ke Hambalang dan isi laporan
Pada Selasa, 1 September 2026, Fadli Zon menghadap Presiden di Hambalang. Ia membawa masukan rekomendasi penerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari beragam sektor. Setelah pertemuan itu, ia membeberkan ringkasan di Senayan agar publik memahami arah proses administratif penghargaan negara.
Menurut Fadli, seluruh masukan wajib dilaporkan kepada Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan kepala negara setelah penimbangan ulang. Ia tidak merinci satu per satu nama demi menjaga ketertiban prosedur dewan.
Bukan pahlawan nasional, melainkan tanda jasa
Fadli menekankan perbedaan kategori. Yang dibahas kini adalah tanda jasa dan tanda kehormatan lintas bidang, bukan gelar pahlawan nasional. “Ini bukan pahlawan nasional. Kalau pahlawan nasional nanti bulan November,” ujarnya saat memberi keterangan di Senayan.
Pembedaan itu penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan dua jalur penghargaan. Gelar pahlawan memiliki kriteria sejarah dan jasa kebangsaan tersendiri, sementara tanda kehormatan dapat mencakup prestasi kontemporer di bidang kebudayaan, kesehatan, dan sektor lain.
Ragam tokoh dari budaya hingga kesehatan
Tokoh yang masuk usulan berasal dari latar belakang berbeda. Ada budayawan, ada pula figur di dunia medis dan kesehatan. Keragaman ini mencerminkan masukan kementerian/lembaga serta aspirasi masyarakat yang diterima dewan.
Fadli memperkirakan jumlahnya lebih dari seratus orang. Angka pasti belum diumumkan karena masih dalam tahap verifikasi dan pertimbangan Presiden. Ia hanya memastikan volumenya “cukup banyak” dan mencakup banyak disiplin.
Implikasi bagi publik Jawa Tengah
Bagi warga Semarang dan Jawa Tengah, informasi ini relevan karena jalur usulan terbuka dari unsur masyarakat dan instansi daerah melalui mekanisme resmi. Prestasi di bidang budaya lokal, pelayanan kesehatan, atau kontribusi sosial dapat masuk radar apabila diajukan sesuai prosedur dewan gelar dan tanda jasa.
Transparansi tahapan—dari pengumpulan nama, laporan ke Presiden, hingga penimbangan—menjadi perhatian publik. Fadli memastikan ia hanya menyampaikan rekomendasi; keputusan pemberian tetap wewenang Presiden Prabowo Subianto.
Proses berlanjut tanpa jadwal pengumuman detail yang dirilis pada hari yang sama. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi lanjutan dari pemerintah terkait daftar final penerima tanda jasa dan tanda kehormatan.
Sumber: Sindo News.